Kukuhkan Pjs Gubernur Lampung, Mendagri Kembali Ingatkan 'Racun Demokrasi'
By Admin
nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengukuhkan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Lampung, Didik Supriyanto. Didik, akan bertugas selama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung menjalani cuti kampanye dalam Pilkada. Dalam kata sambutannya, Tjahjo berpesan Pjs Gubernur Lampung bisa ikut mensukseskan Pilkada dan menjaga roda pemerintahan di Lampung berjalan seperti biasanya.
"Pertama segera melakukan konsolidasidi jajaran Pemda. Dalam upaya melaksanakan Pilkada serentak yang ada di Provinsi Lampung, " kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (13/2).
Tjahjo juga berpesan, Pjs Gubernur Lampung segera berkoordinasi dengan forum pimpinan daerah yang ada di Lampung. Khususnya dengan Kapolda Lampung dan BIN, terutama untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan- permasalahan yang mungkin muncul dalam Pilkada.
"Ajak seluruh jajaran pejabat dan staf Pemda Lampung untuk konsolidasi dan bersama-sama menciptakan iklim sejuk. Sehingga persiapan Pilkada serentak berjalan dengan lancar dan baik. Tjahjo juga mengingatkan, agar Pjs Gubernur Lampung memback-up KPUD dan Panwaslu Lampung.
"Ini dalam upaya melaksanakan tugas konsolidasi demokrasi secara nasional dan khususnya yang ada di Lampung," katanya.
Pjs Gubernur Lampung juga, kata Tjahjo harus intensif berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama dengan mengajak SKPD dan Sekda setempat. Komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat sangat penting untuk mengorganisir dan menggerakkan masyarakat di lingkungan masing- masing. Sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara baik, terutama dalam mensukseskan Pilkada.
"Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya hanya mengingatkan bagaimana komitmen antara pemerintah, Bawaslu, khususnya, KPU dan DKPP dengan Pak Kapolri bahwa kita harus cegah yang namanya politik uang dan politisasi SARA," ujar Tjahjo.
Politik uang dan SARA, menurut Tjahjo, adalah racun demokrasi yang harus diberantas. Bahkan politik uang dan politisasi SARA dapat merusak peradaban. Dan, bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan politik kewarganegaraan.
"Oleh karena itu, berkaitan dengan politik uang dan politisasi SARA harus dan wajib kita lawan bersama. Saran Bapak Presiden jelas, suksesnya pesta demokrasi yang pertama bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk suksesnya Pilkada serentak di tahun ini," katanya.
Partisipasi pemilih, kata Tjahjo, jadi kunci suksesnya Pilkada. Pada 2015, partisipasi pemilih di Pilkada cukup menggembirakan mencapai 70 persen. Pada Pilkada tahun 2016 dan 2017, partisipasi kembali meningkat mencapai 74 persen. Untuk Pilkada tahun ini, target partisipasi masyarakat bisa mencapai 78 persen.
"Tadi saya sampaikan mari kita hindari politik uang dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kampanye yang berujar kebencian, fitnah, menyangkut SARA. Mari kita dorong agar calon-calon kepala daerah harus adu program adu konsep, adu gagasan dalam upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing," tuturnya. (p/ab)